Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di istana dengan tegas memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis OPM yang sudah melakukan aksi teror kepada warga dan aparat sampai ke akar-akarnya.
"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air," katanya seperti dilansir dari Kompas.com,Senin (26/4/2021).
Seperti mendapat lampu hijau, instruksi langsung Jokowi kemudian direspon dengan cepat oleh TNI dengan merencanakan dan menyiapkan operasi besar di papua. Tidak hanya itu, TNI juga akan membantu Polri melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang sudah dinilai meresahkan.
"Pada intinya, kami (TNI) siap untuk menangkap seluruh anggota KKB," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, Senin (26/4/2021).
Respon OPM
Melihat persiapan TNI - Polri, OPM kemudian menerbitkan edaran yang isinya adalah menolak rencana TNI - Polri melakukan operasi militer di Papua karena melanggar konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
OPM juga minta dukungan kepada Gubernur Papua, Papua Barat, DPRP, MRP dan semua organisasi masyarakat di Papua agar melakukan tekanan politik ke pemerintah terkait rencana pengiriman TNI - Polri ke Papua.
Tidak hanya itu, kelompok separatis itu juga minta penyelesaian konflik bersenjata yang ada di Papua diselesaikan dengan cara perundingan antara OPM dengan pemerintah melalui jalur internasional.
"Konflik bersenjata hanya dapat diselesaikan melalui perundingan internasional yang demokratik dan bermartabat antara kedua actor utama yaitu OPM dan NKRI" tulis mereka pada edarannya yang ditanda tangani oleh Bomana Jeffrey selaku Ketua OPM TPNPB tertanggal 27 April 2021.
Editor : Devina | Foto : Ist
