Menhan Prabowo mengatakan perlu adanya kesinambungan dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Salah satunya adalah dengan penguasaan teknologi pertahanan, dimana nantinya ini akan melahirkan pakar-pakar elektronika.
"Untuk menuju kemandirian diperlukan penguasaan teknologi. Untuk itu, perlu peran serta semua pihak terutama yang berasal dari pendidikan tinggi dan para ahli - ahli di bidang elektronika," jelas Prabowo dalam pernyataannya dikutip Jumat (21/5).
Prabowo juga mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa paradigma belanja pertahanan harus diubah menjadi suatu investasi pertahanan dimana anggaran pertahanan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Oleh karena itu kita harus mencari bagaimana implementasi imbal dagang, kandungan lokal, offset, transfer of technology, dan rincian investasi pertahanan dalam setiap pengadaan alpalhankam yang berasal dari luar negeri," kata Prabowo.
Untuk menuju kemandirian di bidang industri pertahanan, Prabowo menekankan perlunya suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka panjang sehingga kedepannya dapat menjadi rujukan untuk membangun kemandirian industri pertahanan, yakni dengan adanya suatu masterplan yang berjangka panjang.
"Presiden kehendaki masterplan jangka panjang. Bukan tahun per tahun," katanya.
Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pengadaan alutsista. Hal ini agar dapat menjamin Indonesia dapat diuntungkan dari segala aspek dalam setiap pembelian alutsista.
Hal ini disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto saat memimpin Rapat Pleno KKIP Tahun 2021, Kamis (20/5) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Agenda pada rapat tersebut di antaranya adalah tentang pembahasan tindak lanjut arahan dari Presiden RI selaku Ketua KKIP pada Sidang KKIP di Istana Bogor, tanggal 13 April 2021.
Editor : Devina | Foto : Ist | Sumber : CNBCIndonesia.com
